Setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia, yang merupakan momen untuk mengingat pentingnya menghormati dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Namun, di Indonesia, masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan dengan baik.

Hari Hak Asasi Manusia Sedunia seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tanah air. Kasus-kasus seperti kasus penculikan, pembunuhan, dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan harus dituntaskan secara adil dan transparan.

Salah satu kasus yang masih menggantung dan harus segera dituntaskan adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama konflik di Aceh dan Papua. Para korban dan keluarga korban harus mendapatkan keadilan dan kebenaran atas kasus-kasus tersebut. Pemerintah harus berani membuka akses untuk mengungkap kebenaran dan menuntut pertanggungjawaban pelaku pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konteks pembangunan juga harus dituntaskan. Kasus-kasus seperti penggusuran paksa, pencemaran lingkungan, dan pelanggaran hak atas tanah harus diinvestigasi dengan seksama dan pelaku harus ditindak sesuai hukum.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dengan terus mengawal dan mengkritisi penanganan kasus-kasus tersebut, masyarakat dapat membantu memastikan bahwa keadilan dan kebenaran benar-benar ditegakkan.

Sebagai negara demokratis, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya. Oleh karena itu, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Hanya dengan menuntut keadilan dan menghormati hak asasi manusia, kita dapat membangun Indonesia yang lebih adil dan berkeadilan bagi semua.